Belum Ada Permohonan Maaf Terbuka, Insan Pers Aceh Tengah Tagih Etika Publik Wabup Mukhsin Hasan

0:00

Straight News.

ACEH TENGAH – METRO GEMA NEWS:

Hingga awal Februari 2026, belum ada pernyataan permohonan maaf secara resmi dan terbuka dari Wakil Bupati Aceh Tengah, Mukhsin Hasan, kepada seluruh insan pers lokal Aceh Tengah, terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung martabat wartawan pada November 2025 lalu, Senin (09/02/2026).

Sebelumnya, Mukhsin Hasan sempat mengeluarkan pernyataan berbahasa Gayo, “O ya daleh i urus, berita e pe gere sawah ku Toweren,” yang secara bebas dimaknai sebagai, “Itu tidak perlu diurus, beritanya pun tidak sampai ke Toweren.”

Toweren sendiri merupakan salah satu kampung di wilayah pinggiran Danau Lut Tawar, Takengon.

Pernyataan tersebut memicu kekecewaan mendalam di kalangan wartawan lokal Aceh Tengah. Sejumlah jurnalis menilai ucapan itu merendahkan kerja jurnalistik dan mengesankan adanya pengabaian terhadap peran pers lokal sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis pembangunan daerah.

Pasca polemik mencuat, sempat beredar rencana aksi unjuk rasa dari berbagai elemen wartawan. Namun, rencana tersebut urung dilakukan setelah pemerintah daerah mengutus perwakilan untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara tertulis. Meski demikian, langkah tersebut dinilai belum mewakili sikap resmi Wakil Bupati secara personal dan terbuka, sehingga sebagian awak media menolak dianggap sebagai penyelesaian final.

Sejumlah wartawan berharap Wakil Bupati Aceh Tengah menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menyampaikan permohonan maaf secara langsung, terbuka, dan di hadapan seluruh insan pers Aceh Tengah, tanpa memilah atau membatasi kelompok tertentu.

“Ucapan pejabat publik memiliki dampak luas. Klarifikasi tertulis melalui perwakilan tidak bisa menggantikan tanggung jawab moral seorang wakil kepala daerah untuk menjaga etika komunikasi publik,” ujar indra salah seorang wartawan di Gayo Takengon.

Insan pers menilai, keharmonisan hubungan antara pemerintah daerah dan media sangat penting demi terciptanya iklim informasi yang sehat, transparan, dan berimbang. Wartawan dan pemerintah sejatinya memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong kemajuan daerah melalui kolaborasi yang saling menghargai.

Indra G, salah satu wartawan Aceh Tengah, menyampaikan pandangannya dengan nada kritis namun tetap menekankan aspek etika jabatan.

“Seorang wakil bupati seharusnya menunjukkan sikap kepemimpinan yang berani bertanggung jawab atas ucapannya, bukan menghindar dari ruang dialog terbuka,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Wakil Bupati Aceh Tengah Mukhsin Hasan belum memberikan pernyataan resmi secara terbuka kepada seluruh insan pers Aceh Tengah terkait polemik tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna mendapatkan klarifikasi lanjutan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan berita.


Liputan:(Alamsyah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *