Soft News.
ACEH TAMIANG – METRO GEMA NEWS:
Membaca Waspada, Kamis (9/1), tentang kisruh yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, sedikit banyak memberikan gambaran tentang kompleksitas pengelolaan anggaran di wilayah tersebut. Dalam berita tersebut, isu dugaan “penumpang gelap” dalam anggaran Tahun 2025 mencuat, menyoroti adanya tambahan anggaran yang diduga diperoleh tanpa melalui mekanisme resmi di Badan Anggaran(Banggar).
Isu ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin tambahan anggaran bernilai miliaran rupiah dapat disahkan tanpa pembahasan formal? Prosedur yang seharusnya memastikan transparansi dan akuntabilitas, justru diduga diabaikan demi keuntungan segelintir pihak.
Pentingnya Prosedur Resmi dalam Anggaran
Dalam tata kelola pemerintahan, pembahasan anggaran tidak hanya soal teknis, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap wakil mereka di legislatif. Ketika mekanisme formal tidak dijalankan sebagaimana mestinya, risiko penyalahgunaan dana publik menjadi nyata, dan masyarakat sebagai pemilik anggaran menjadi pihak yang dirugikan.
Dugaan ini, jika terbukti, menunjukkan kelemahan serius dalam pengawasan internal DPRK. Banggar, yang seharusnya menjadi filter pertama untuk memastikan semua pengajuan anggaran berjalan sesuai aturan, tampaknya tidak berfungsi maksimal. Akibatnya, praktik yang melanggar etika pemerintahan pun bisa terjadi.
Momentum Reformasi dan Transparansi
Kisruh ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Tanpa reformasi sistem pengelolaan anggaran dan pengawasan yang lebih ketat, masalah serupa dapat terulang di masa depan. Para pemangku kebijakan harus menjadikan transparansi sebagai prioritas utama, agar kepercayaan publik yang mulai terkikis dapat dipulihkan.
Masyarakat Aceh Tamiang layak mendapatkan kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Tidak cukup hanya sekadar membahas ini di ruang tertutup. Para pejabat harus berani membuka fakta kepada publik, menjelaskan apa yang telah terjadi, dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem.
Kesimpulan
Kisruh anggaran ini menjadi ujian besar bagi DPRK Aceh Tamiang. Apakah lembaga ini mampu menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas, atau justru membiarkan kepercayaan masyarakat semakin tergerus? Publik menanti langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini, bukan sekadar janji tanpa tindakan.
Liputan: TIM
